Ada Pengusaha yang Keruk Bumi RI Tapi Simpan Dolar di LN, Nih Dia Pengusahanya!

Posted on

Kementerian Keuangan mengungkapkan ada ratusan eksportir yang tidak menempatkan perolehan devisa dari ekspor sumber daya alam (DHE SDA) di dalam negeri, didominasi eksportir di sektor pertambangan.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menjelaskan, sejak 2021 hingga 2022 terdapat 216 eksportir yang tidak menempatkan DHE SDA di rekening khusus di Tanah Air.

Sehingga mereka harus membayar denda administrasi dengan estimasi 0,5% dari DUS yang belum ditempatkan di negara tersebut. Total sanksi DHE SDA yang dihimpun djbc mencapai Rp 53 miliar yang langsung masuk sebagai penerimaan negara bukan pajak (GNP).

“Dari sekitar 13.000 eksportir tersebut, terdapat 216 eksportir yang dikenakan denda administrasi dengan jenis pelanggaran tidak menempatkan DUS dalam rekening khusus,” jelas Kepala Subdirektorat Ekspor Direktorat Teknik Kepabeanan Vita Budhi Sulistyo saat ditemui kemarin di kantornya, dikutip Kamis (21/12/2022).

Seperti diketahui, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 744/KM/4/2020, terdapat 1.208 pos tarif yang terbagi dalam empat sektor, yang wajib melaporkan atau mengalihkan DUS-nya ke tanah air. Keempat sektor tersebut meliputi pertambangan, perkebunan, kehutanan dan perikanan.

Dengan rincian 180 pos tarif terkait sektor pertambangan, 472 pos tarif di sektor perkebunan, 190 pos tarif di sektor kehutanan dan 366 pos tarif terkait sektor perikanan.

Saat ditanya sektor mana yang paling banyak dilanggar, Vita mengatakan sektor pertambangan merupakan salah satu penyumbang terbesar terhadap total pengenaan sanksi DHE SDA 2021-2022 yang sebesar Rp 53 miliar.

“Dari pertambangan (karena eksportirnya banyak). Untuk nilainya, jelas lebih tinggi,” katanya. Namun Vita tidak bisa merinci eksportir komoditas mana yang melanggar aturan DHE SDA.

Aturan mengenai sanksi administratif kepada eksportir sumber daya alam diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2019 tentang DUS Kegiatan Eksploitasi, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam.

Pengenaan sanksi administratif disebabkan oleh fakta bahwa eksportir tidak memasukkan DHE SDA dalam sistem keuangan Indonesia. Atau menggunakan DHE SDA di luar ketentuan.

Denda administratif diberlakukan oleh Kementerian Keuangan, berdasarkan laporan BI dan OJK. Ada dua jenis pelanggaran sanksi administratif bagi eksportir yang tidak melaporkan DU-nya di tingkat nasional.

Jenis pelanggaran pertama adalah bagi eksportir yang tidak menempatkan DUS di rekening khusus. Perhitungan harus membayar 0,5% dari DHE SDA yang belum ditempatkan.

Jenis pelanggaran kedua adalah menggunakan DHE SDA di luar ketentuan penggunaan. Ketentuan penggunaan DUS yang dimaksud, seperti untuk transaksi bea keluar atau penggunaan ekspor lainnya, pinjaman, impor, keuntungan/dividen atau tujuan investasi lainnya.

Perhitungan tarif pelarangan penggunaan DUS di luar ketentuan adalah 0,25% dari DUS SDA yang digunakan di luar ketentuan.