Google Indonesia, Akankah Indonesia memiliki Lembaga Baru untuk Mengaturnya?  

Posted on

Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Usman Kansong, membuka peluang lahirnya lembaga baru dari rancangan Peraturan Presiden (perpres) tentang hak-hak penerbit Usman
mengatakan, perpres tersebut ditargetkan rampung Maret mendatang. Lembaga yang akan membahas perpres tersebut masih dalam pembahasan.

“Ya kita masih membahas seperti apa, tapi yang jelas semangat bentuknya harus berdasarkan prinsip independensi pers,” kata Usman di kantor Kominfo, Rabu (15/1).

Sebelumnya, hak penerbit diajukan oleh Dewan Pers dan Kelompok Kerja Keberlanjutan Media kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika. Saat meluncurkan Antara, draf proposal tersebut berjudul “Proposal Jurnalisme Berkualitas dan Akuntabilitas Platform Digital.”

Usulan tersebut mencakup hak pengelola media untuk mengatur dan mengurangi dominasi platform digital yang berlebihan. Standar tersebut dinilai perlu agar konvergensi media dapat menawarkan kesempatan yang sama kepada media mainstream atau baru.

Usman mengatakan, lembaga yang mengatur hubungan antara platform digital dan media bisa berasal dari lembaga yang sudah ada atau yang baru dibentuk. Saat ini, kata Usman, Kominfo masih mendengarkan berbagai pendapat untuk mendapatkan bentuk yang ideal.

“Kalau yang kita usulkan ada di badan yang ada. Artinya lembaga yang sudah ada. Kita masih mendengar pendapat lain, pasti ada yang menginginkan lembaga baru atau lembaga yang berada di bawah presiden. Nanti kita akan bahas mana yang paling ideal,” kata Usman.

Usman menambahkan, regulasi harus dibuat tentang hubungan antara platform digital dan media. Menurutnya, dengan adanya regulasi saat ini “setiap orang memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan ini”,

Platform digital yang dimaksud antara lain Google dan Facebook. Usman mengungkapkan, platform tersebut menyalurkan atau menggunakan media berita di Indonesia.

Sayangnya, timbal balik dengan media di Indonesia masih sebatas menjadi relawan dari platform tersebut. “Dengan regulasi, setiap orang memiliki kewajiban untuk melaksanakan peraturan ini bahwa dengan ukuran tertentu, ya harus ukuran tertentu,” katanya.

Selain itu, perpres yang dijadwalkan akan disetujui pada Maret mendatang ini mewajibkan platform digital untuk berkorespondensi dengan media yang kontennya diambil. Pertanyaan tentang bentuk timbal balik harus diatur oleh lembaga yang dibentuk.

“Terkait mekanisme saat ini akan diatur pelaksanaannya. Apakah Anda baru saja membayar kompensasi? Apakah bagi hasil itu ya atau yang lainnya, itu diatur oleh badan pelaksana,” katanya.

Contoh negara
lain Di sisi lain, Usman mengungkapkan bahwa hak penerbit bukanlah hal baru di dunia. Ia mencontohkan beberapa negara yang sudah memilikinya sebelum Indonesia.

“Beberapa negara Eropa membuat tolok ukur, Inggris juga. Inggris bahkan telah menyerahkan kode etik ke Parlemen, tetapi telah menjadi kode etik,” katanya.

“Uni Eropa telah melakukannya. Kanada sedang merancang. Kalau nanti kita punya regulasi. Kami adalah negara progresif kedua setelah Australia. Asia belum ada. Padahal, negara-negara Asia sedang berbondong-bondong masuk ke Indonesia,” tutup Usman.

Mengutip situs resmi Komisi Persaingan dan Konsumen Australia, kode ini menjadi semacam aturan main yang mengatur hubungan bisnis antara bisnis media Astalia dan platform digital yang memanfaatkan ketidakseimbangan daya suplai.

Berkat adanya kode ini, “Google dan Facebook (sekarang Meta) mencapai kesepakatan komersial sukarela dengan beberapa organisasi media [Australia]”